Sektor maritim dan logistik kepelabuhanan di Indonesia menyimpan perputaran ekonomi yang luar biasa besar. Sebagai negara kepulauan yang dilalui jalur perdagangan internasional, ribuan kapal niaga domestik maupun kapal kargo berbendera asing bersandar setiap harinya di berbagai pelabuhan Nusantara untuk melakukan aktivitas bongkar muat komoditas, pengisian bahan bakar, hingga pergantian awak kapal.
Bagi kita para pelaku usaha yang tertarik terjun ke industri maritim, mendirikan perusahaan pelayaran dengan membeli armada kapal sendiri sering kali terbentur kendala modal investasi yang mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, ada peluang bisnis maritim lain yang sangat prospektif dengan modal yang lebih kecil, yakni mendirikan perusahaan keagenan kapal (ship agency).
Seperti kita tahu di lapangan, banyak pengusaha yang masih mengira bahwa untuk melayani operasional kapal di pelabuhan kita harus mengantongi izin SIUPAL. Padahal, pemerintah menyediakan izin khusus bernama SIUPKK (Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal).
Dua izin ini bisa kita bilang mirip karena sama-sama bergerak di sektor perhubungan laut, namun tak sama dari segi kewajiban kepemilikan kapal, fungsi operasional, hingga batasan wewenangnya. Tak jarang saat ingin mendirikan usaha keagenan, muncul pertanyaan apa saja syarat izin SIUPKK di Kemenhub dan apa kode KBLI 2025 terbarunya?
Menjalankan aktivitas keagenan kapal seperti mengurus izin olah gerak, izin sandar (port clearance), hingga pengisian bunker bahan bakar tanpa mengantongi izin resmi SIUPKK bisa menyebabkan operasional perusahaan Anda dibekukan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta dilarang beraktivitas di pelabuhan.
Maka dari itu agar bisnis keagenan kapal Anda dapat beroperasi secara legal dan siap melayani kapal-kapal domestik maupun internasional, mari simak panduan lengkap berikut untuk memahami apa itu SIUPKK, syarat dokumen, kode KBLI 2025 terbaru, hingga alur pendaftarannya di portal SIMLALA Kemenhub!
Apa Itu SIUPKK? Pengertian & Dasar Hukumnya
SIUPKK (Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal) adalah izin usaha legal formal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla) bagi badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa keagenan kapal (ship agency) untuk mewakili kepentingan kapal nasional maupun asing selama berada di wilayah perairan dan pelabuhan Indonesia tanpa harus memiliki armada kapal sendiri.
Penyelenggaraan usaha keagenan kapal diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal yang telah disesuaikan melalui Permenhub Nomor PM 24 Tahun 2022.
Peran perusahaan keagenan kapal ibarat “tuan rumah” sekaligus penasihat hukum dan operasional bagi kapal yang datang. Ketika sebuah kapal kargo atau kapal tanker hendak memasuki pelabuhan, mereka wajib menunjuk agen kapal lokal ber-SIUPKK untuk mengurus seluruh dokumen birokrasi pelabuhan, perizinan navigasi, suplai logistik kapal, hingga kapal tersebut selesai berlayar meninggalkan pelabuhan (*outward clearance*).
Tabel Perbandingan SIUPKK vs SIUPAL
Agar Anda tidak bingung dan tidak salah pilih serta bisa memahami perbedaan antara SIUPKK dan SIUPAL, ada baiknya untuk menyimak sebentar tabel perbandingan di bawah ini:
| Parameter Evaluasi | SIUPKK (Keagenan Kapal) | SIUPAL (Pelayaran Niaga) |
|---|---|---|
| Fungsi Pokok Usaha | Penyedia jasa pelayanan kepelabuhanan bagi kapal pihak ketiga (ship agency) | Badan usaha pelayaran pengangkut barang/orang komersial (carrier / ship owner) |
| Kewajiban Kepemilikan Kapal | TIDAK WAJIB memiliki kapal (modal difokuskan pada kantor dan tenaga ahli) | Wajib memiliki minimal 1 kapal berbendera Indonesia min. 500 GT (atau Tugboat 150 HP + Barge 900 GT) |
| Beban Modal Investasi | Relatif terjangkau (fokus pada SDM bersertifikat pelaut dan sewa kantor) | Sangat besar (membutuhkan modal pembelian/pengadaan aset armada kapal) |
| Klasifikasi KBLI 2025 | Kategori H: KBLI 52312 (Jasa Keagenan Kapal / Agen Perkapalan) | Kategori H: KBLI 50121 (Barang Umum) atau 50122 (Barang Khusus/Minyak/Gas) |
| Hak Menerbitkan Konosemen (B/L) | Dapat menerbitkan konosemen hanya untuk dan atas nama pemilik kapal (prinsipal) | Menerbitkan Bill of Lading (B/L) resmi atas nama perusahaannya sendiri |
| Hubungan Kerja | Mewakili prinsipal pemilik kapal sebagai Agen Umum (General Agent) atau Sub Agen | Menjual ruang muat kapal langsung kepada pemilik kargo (shipper) |
| Portal Pengajuan Izin | Sistem OSS RBA terintegrasi portal SIMLALA Kemenhub | Sistem OSS RBA terintegrasi portal SIMLALA Kemenhub |
Bila Anda ingin mengetahui hal lain terkait dunia legalitas perkapalan, semisal beda izin armada komersial vs armada industri tambang, Anda bisa membaca ulasan kami mengenai perbedaan mendasar SIUPAL dan SIOPSUS.
Pembaruan KBLI 2025 untuk SIUPKK: Dari Kode Lama 52297 ke Kode Baru 52312
Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), terdapat perubahan nomenklatur dan struktur kode yang sangat krusial bagi pelaku usaha keagenan kapal:
Pada KBLI 2020 sebelumnya, aktivitas keagenan kapal berada di bawah kode KBLI 52297. Namun dalam KBLI 2025, kode 52297 resmi dihapus dan direorganisasi ke dalam Golongan Baru 523 (Jasa Intermediasi Transportasi), tepatnya pada kode:
KBLI 52312 — Jasa Keagenan Kapal / Agen Perkapalan
Berdasarkan petunjuk teknis KBLI 2025, KBLI 52312 mencakup seluruh cakupan layanan keagenan kapal transportasi laut, yang meliputi:
- Pelaporan rencana dan realisasi kedatangan serta keberangkatan kapal (*inward & outward clearance*);
- Pengurusan jasa kepelabuhanan (jasa labuh, tambat, pandu, dan kapal tunda);
- Penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
- Penyelesaian seluruh dokumen kelaiklautan dan sertifikasi kapal di Syahbandar/KSOP;
- Pembukuan dan pencairan muatan kargo;
- Penerbitan konosemen (Bill of Lading) untuk dan atas nama pemilik kapal;
- Penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak (BBM) dan air tawar;
- Pemenuhan kebutuhan perlengkapan, suku cadang, dan perbekalan kapal (*ship chandler*);
- Jasa perantara pengurusan operasional kapal penangkap/pengangkut ikan di laut.
KBLI Pendukung dalam Ekosistem Bisnis Keagenan Kapal
Selain KBLI 52312 sebagai izin pokok SIUPKK, perusahaan keagenan kapal yang ingin memperluas lini layanannya sering kali mengombinasikan izinnya dengan KBLI penunjang berikut:
- KBLI 52225 (Aktivitas Pengelolaan Kapal / Ship Management): Mencakup jasa teknis perawatan kapal, persiapan docking, perbaikan mesin, penyediaan suku cadang, dan pengurusan sertifikasi maritim.
- KBLI 52311 (Jasa Pengurusan Transportasi / JPT): Pengorganisasian logistik kargo darat-laut secara menyeluruh (menggantikan kode lama 52291). Untuk memahami regulasinya, pelajari layanan kami tentang Jasa Pengurusan SIUJPT Jasa Pengurusan Transportasi.
- KBLI 52227 (Angkutan Perairan Pelabuhan / Rede Transport): Layanan kapal penghubung (*feeder/shuttle*) dari dermaga ke kapal utama yang berlabuh di tengah laut (*anchorage area*).
- KBLI 52292 (Aktivitas Tally Mandiri): Jasa penghitungan, pengukuran, dan pencatatan muatan kargo di dermaga pelabuhan.
Syarat Dokumen Pengajuan Izin SIUPKK di Kemenhub
Berdasarkan regulasi Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan dan integrasi OSS RBA, berikut adalah dokumen persyaratan administratif dan teknis yang wajib disiapkan oleh pemohon SIUPKK:
1. Legalitas Badan Usaha
- Akta Pendirian PT & SK Kemenkumham: Badan usaha wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memuat KBLI 52312 dalam anggaran dasarnya. Bagi Anda yang baru memulai, manfaatkan layanan jasa pendirian PT online resmi dari AdminKita.
- Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB aktif berbasis risiko dari sistem OSS RBA.
- NPWP Badan Usaha: NPWP perusahaan yang telah terintegrasi valid dengan status konfirmasi wajib pajak (KSWP) aktif.
2. Sarana Prasarana & Tempat Usaha
- Bukti Kepemilikan atau Sewa Kantor: Perusahaan wajib memiliki bukti kepemilikan gedung kantor sendiri atau surat perjanjian sewa kantor resmi dengan masa sewa minimal 2 (dua) tahun yang berlokasi di wilayah operasional pelabuhan terkait.
- Surat Keterangan Domisili Usaha / Izin Lokasi: Bukti kesesuaian tata ruang operasional kantor.
3. Dokumen Keuangan & Tenaga Ahli Wajib
- Surat Referensi Bank: Surat keterangan perbankan resmi yang menerangkan kepemilikan rekening aktif atas nama perseroan.
- Tenaga Ahli Berkualifikasi Maritim: Wajib memiliki minimal 1 (satu) orang tenaga ahli berstatus pegawai tetap yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran, dibuktikan dengan:
- Ijazah Diploma III (D.III) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) / Manajemen Transportasi Laut; ATAU
- Ijazah Pelaut minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) atau Ahli Teknika Tingkat III (ATT III).
- Surat Pernyataan Komitmen: Komitmen kepatuhan pemenuhan standar keselamatan dan pelaporan kegiatan operasional berkala di SIMLALA.
Alur Langkah Pengajuan SIUPKK via OSS RBA & SIMLALA
Seluruh proses permohonan SIUPKK saat ini dilakukan secara elektronik terintegrasi antara sistem OSS RBA dan portal SIMLALA Kemenhub:
- Pendaftaran Akun OSS RBA & Penerbitan NIB:
Pelaku usaha memproses NIB dengan memilih kode KBLI 52312 (Jasa Keagenan Kapal). Sistem OSS akan menetapkan tingkat risiko usaha dan menerbitkan NIB beserta rincian Sertifikat Standar yang harus dipenuhi. - Sinkronisasi ke Sistem SIMLALA Kemenhub:
Data izin usaha dari OSS secara otomatis terkirim ke pangkalan data SIMLALA (Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut). Pemohon akan menerima kredensial akun (*username* & *password*) untuk mengakses aplikasi SIMLALA disimlala.dephub.go.id. - Pengunggahan Dokumen Persyaratan di SIMLALA:
Pemohon login ke SIMLALA, memilih menu Permohonan SIUPKK Baru, dan mengunggah seluruh berkas persyaratan legalitas, bukti sewa kantor 2 tahun, surat referensi bank, dan ijazah tenaga ahli dalam format PDF resmi. - Verifikasi Dokumen oleh Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut (Ditlala):
Petugas verifikator Kemenhub memeriksa kelengkapan administratif dan kesesuaian kualifikasi tenaga ahli maritim yang didaftarkan. Jika ada berkas yang kurang tepat, sistem akan memberikan catatan perbaikan. - Pembayaran PNBP Resmi Negara:
Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat standar (*compliant*), sistem akan menerbitkan kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perizinan berusaha perhubungan laut untuk dilunasi. - Penerbitan Dokumen SIUPKK Resmi:
Kepala Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengesahkan dokumen izin usaha keagenan kapal dengan tanda tangan elektronik digital (*e-Sign Barcode*). Izin SIUPKK otomatis aktif dan tersinkronisasi kembali ke dashboard OSS RBA perusahaan Anda.
FAQ: Pertanyaan Seputar Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK)
Apa itu SIUPKK dan siapa yang wajib memilikinya?
SIUPKK (Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal) adalah izin usaha resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan bagi badan usaha yang bergerak di bidang jasa keagenan kapal (shipping agency). Izin ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang bertindak melayani kepentingan kapal, mulai dari pengurusan izin sandar, port clearance di Syahbandar/KSOP, pengisian bunker BBM dan air tawar, hingga pergantian awak kapal (crew change).
Apakah untuk mengurus SIUPKK wajib memiliki kapal sendiri seperti SIUPAL?
Tidak wajib. Inilah keunggulan utama SIUPKK dibandingkan SIUPAL. Pemohon SIUPKK tidak diwajibkan membeli atau memiliki armada kapal berbendera Indonesia (tidak ada syarat minimal 500 GT). Badan usaha keagenan kapal murni bertindak sebagai perwakilan jasa pelayanan kapal milik pihak ketiga di pelabuhan.
Kode KBLI apa yang digunakan untuk izin SIUPKK dalam KBLI 2025 terbaru?
Dalam KBLI 2025 (Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025), perizinan SIUPKK menggunakan kode KBLI 52312 (Jasa Keagenan Kapal / Agen Perkapalan). Kode ini secara resmi menggantikan kode KBLI 52297 dari sistem KBLI 2020 sebelumnya yang telah dihapus dan direorganisasi ke dalam Golongan Baru 523 (Jasa Intermediasi Transportasi).
Apa saja syarat tenaga ahli yang wajib dimiliki perusahaan pemohon SIUPKK?
Perusahaan pemohon SIUPKK wajib mempekerjakan tenaga ahli di bidang pelayaran yang berstatus pegawai tetap, dengan kualifikasi pendidikan minimal Ahli Nautika/Teknika Tingkat III (ANT/ATT III) atau lulusan Diploma III (D.III) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (KALK) yang dibuktikan dengan ijazah legalisir dan surat pengangkatan kerja.
Berapa lama masa sewa kantor minimal yang disyaratkan untuk pengajuan SIUPKK?
Berdasarkan regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, perusahaan pemohon SIUPKK wajib memiliki bukti kepemilikan gedung kantor atau perjanjian sewa tempat usaha kantor minimal berjangka waktu 2 (dua) tahun.
Urus Izin SIUPKK & Legalitas Maritim Cepat Bersama AdminKita
Mendirikan perusahaan keagenan kapal (*ship agency*) adalah langkah strategis untuk menangkap gurihnya kue ekonomi logistik maritim nasional tanpa beban investasi pengadaan kapal. Namun, proses sinkronisasi akun OSS RBA ke portal SIMLALA Kemenhub, penataan kualifikasi tenaga ahli KALK/ANT-ATT, hingga penyesuaian kode KBLI 2025 terbaru membutuhkan ketelitian hukum yang matang agar permohonan tidak bolak-balik ditolak verifikator Ditjen Hubla.
Bagi Anda yang ingin mendirikan bisnis agen perkapalan di pelabuhan tanpa hambatan birokrasi, serahkan seluruh proses pengurusannya kepada tim konsultan profesional Jasa Pengurusan SIUPAL & Izin Kemaritiman dari AdminKita. Kami siap memberikan layanan pendampingan lengkap dari awal sampai akhir berupa:
- Pendirian PT Khusus Keagenan Kapal: Kami membantu pendirian PT baru dengan anggaran dasar yang tepat sesuai KBLI 52312 KBLI 2025 agar langsung lolos verifikasi sistem Kemenhub.
- Pendampingan Teknis SIMLALA: Tim ahli kami mengawal pendaftaran akun, penyiapan surat referensi perbankan, validasi berkas sewa kantor 2 tahun, hingga pengunggahan dokumen tenaga ahli ke portal SIMLALA Ditlala.
- Sinergi Izin Logistik Terpadu: Selain SIUPKK, kami juga melayani pengurusan izin pendukung seperti Jasa Pengurusan SIUJPT, keagenan kargo, serta pendaftaran legalitas badan usaha lainnya.
- Transparan & Bebas Biaya Siluman: Seluruh biaya jasa pendampingan dan estimasi PNBP resmi kami sampaikan secara transparan di awal perjanjian kerja sama.
- Fast Response & Berorientasi Hasil: Tim konsultan maritim AdminKita selalu sigap menjawab kebutuhan Anda dan proaktif memantau proses verifikasi hingga izin SIUPKK terbit resmi dan aktif.
Jangan tunda peluang emas membangun bisnis agen kapal di pelabuhan strategis Indonesia! Segera manfaatkan fasilitas Konsultasi Gratis bersama para profesional dari AdminKita. Kami selalu fast response dalam menjawab dan memberikan solusi terbaik bagi semua kebutuhan perizinan maritim Anda.
Hubungi tim konsultan AdminKita sekarang juga dengan mengklik tombol konsultasi di bawah ini!




