Apakah kamu akan melakukan pemindahan kepemilikan perusahaan, namun belum tahu apa saja ketentuan yang harus kamu perhatikan? Simak artikel ini sampai habis ya! Kita akan membahas berbagai hal yang harus kamu ketahui tentang pemindahan kepemilikan perusahaan PT.
Dalam dunia bisnis, pemindahan kepemilikan perusahaan sering terjadi untuk berbagai alasan, entah itu pengembangan usaha, restrukturisasi, atau bahkan konsolidasi pasar. Bentuknya pun bisa berbagai macam, seperti:
- Jual-beli atau hibah saham antar individu
- Merger
- Akuisisi
- Hingga perubahan kepemilikan saham secara keseluruhan.
Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memastikan semua proses sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Beberapa proses legal yang harus kamu ketahui antara lain:
Melakukan RUPS Terlebih Dahulu
Seperti kita ketahui bahwa Perseroan Terbatas memiliki Anggaran Dasar PT yang berisi berbagai informasi yang secara sah diakui oleh hukum dan menjadi pedoman dalam pengelolaan perusahaan.
Salah satu yang termuat dalam Anggaran Dasar PT adalah kepemilikan saham perusahaan. Ketika akan melakukan pemindahan kepemilikan perusahaan, tentu saja akan mengubah informasi tersebut.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 19 ayat (1), bahwa perubahan Anggaran Dasar PT wajib melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu.
Di mana minimal ⅔ dari total kepemilikan saham wajib menghadiri RUPS dan keputusannya menjadi sah jika disetujui minimal ⅔ dari jumlah suara yang dikeluarkan. Ketentuan ini bisa dikecualikan jika terdapat ketentuan lain mengenai kuorum RUPS dalam Anggaran Dasar PT.
Pencatatan Akta Perubahan Oleh Notaris
Setelah melakukan RUPS, langkah selanjutnya adalah membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Notaris. Namun terkadang kita harus ribet mendatangi kantor mereka dan membawa berbagai dokumen untuk proses perubahannya.
Sebagai solusi kamu bisa memanfaatkan layanan Jasa Perubahan Akta Perusahaan dari AdminKita yang prosesnya 100% online. Kamu cukup kirim foto/scan dokumen yang diperlukan melalui email atau WhatsApp.
Kapanpun dan dimanapun berada, kamu bisa mengurusnya dengan mudah bersama AdminKita.
SP Pemberitahuan Kemenkumham
Selanjutnya kamu perlu melaporkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT yang telah disetujui dalam RUPS tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM tanpa perlu persetujuannya.
Kecuali dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut mengubah beberapa informasi yang perlu SK Persetujuan dari Kemenkumham, seperti:
- Perubahan nama PT
- Domisili (alamat) PT
- Maksud & tujuan, serta perubahan bidang kegiatan usaha (KBLI) PT
- Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas
- Perubahan nilai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- Pengurangan Modal
- Perubahan status Perseroan Terbatas dari terbuka menjadi tertutup dan sebaliknya
Tidak Perlu Merubah Data OSS
Selanjutnya kamu tidak perlu merubah data data perusahaan yang terdapat di OSS. Hal ini karena di OSS hanya terdapat perubahan data usaha untuk: nama PT; KBLI; tanggal mulai usaha; jangka waktu perkiraan operasional atau produk; penyesuaian akses kepabeanan; dan penyesuaian angka pengenal importir.
Sebenarnya jika kamu memahami regulasi terkait, semua proses bisa berlangsung dengan mudah. Namun tetap saja kamu butuh pendampingan dari para profesional agar terhindar dari kesalahan prosedur legal yang tidak perlu.
Jasa Perubahan Akta Perusahaan GRATIS Konsultasi!
Untuk menghindari berbagai kesalahan prosedur legal yang tidak perlu, kamu bisa mempercayakan Jasa Perubahan Akta Perusahaan dari AdminKita. Para profesional kami sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan telah dipercaya oleh lebih 500 mitra dalam mengurus perizinan dan legalitas usaha.
Kamu bisa konsultasikan dahulu kepada tim AdminKita. Dengan senang hati kami selalu fast respon membalas dan memberi solusi terbaik bagi permasalahan seputar legalitas pemindahan kepemilikan perusahaan milikmu.
Tunggu apa lagi? Klik tombol di bawah ini ya!
