Jasa Pengurusan Izin Angkutan Bus & Travel Pariwisata

Tidak bisa. Pada regulasi lama (KBLI 2020), perizinan memang dipisah antara KBLI 49221 (Bus Pariwisata) dan 49222 (Non-Bus/Travel). Namun, berdasarkan pembaruan sistem klasifikasi BPS terbaru pada KBLI 2025, keduanya kini telah resmi dihapus untuk peruntukan pariwisata dan dilebur menjadi satu kode, yakni KBLI 49292 (Angkutan Pariwisata). Saat ini, baik kendaraan besar (Big/Medium Bus) maupun armada lebih kecil (Hiace, Elf, MPV) yang beroperasi khusus untuk perjalanan wisata (sewa charter/tidak dalam trayek), seluruhnya diwajibkan menggunakan KBLI 49292.

Ya, benar. Berdasarkan regulasi Kementerian Perhubungan melalui sistem SPIONAM, armada yang didaftarkan untuk izin komersial angkutan orang wajib memiliki STNK dan Buku KIR yang berstatus atas nama badan hukum perusahaan (PT, CV, atau Koperasi) yang mengajukan izin, bukan atas nama perorangan/pribadi.

Kartu Pengawasan (KP) adalah dokumen kelengkapan operasional legalitas yang diterbitkan oleh Kemenhub untuk setiap unit kendaraan yang telah lolos verifikasi. KP merupakan bukti sah di lapangan bahwa armada tersebut berizin resmi. Tanpa adanya Kartu Pengawasan, armada Anda tetap berisiko tinggi terkena tilang atau penyitaan saat ada razia angkutan darat.

Dokumen SMK merupakan syarat komitmen mutlak yang sering kali membuat pengusaha transportasi mentok karena penyusunannya yang rumit. Anda tidak perlu khawatir, tim AdminKita yang akan menyusun draf dokumen SMK tersebut dari nol, menyelaraskan aspek manajemen keselamatan operasional Anda, hingga mengawalnya di portal Kemenhub sampai izin Anda berstatus Terverifikasi.