Proses pembuatan PT kini semakin marak dan dilakukan oleh badan usaha di Indonesia. Dalam proses pembuatannya, kamu perlu mengetahui apa saja isi dari akta pendirian PT. Ada beberapa contoh akta pendirian PT notarial atau perusahaan lain untuk ditiru. Dari proses itu, kamu dan para notaris nantinya bisa menyusun dengan sedemikian rupa proses pembuatannya.
Kamu perlu mengetahui Akta Pendirian PT karena bila ada kesalahan di beberapa bagian maka pengesahannya tidak terakui. Hal tersebut mengakibatkan bisnis kamu belum sah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Contoh Akta Pendirian PT Notarial Terbaru
Bagi kamu yang akan membuat akta pendirian PT maka ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan:
Nama PT
Pada bagian atas akta pendirian harus ada nama PT dari bisnis yang dijalankan. Lalu di bawah nama ada jam dimana PT tersebut diresmikan oleh badan terkait dan lengkap dengan hari diterbitkannya.
Pada halaman yang sama, akta pendirian juga menuliskan 2 saksi dengan nama lengkap. Selain itu, kedua saksi tersebut juga dituliskan alamat lengkap mulai dari kelurahan hingga nama kotanya.
Lokasi PT dan Jangka Waktunya
Selain nama, dalam akta tersebut juga perlu ditulis lokasi dari PT itu berdiri. Lalu ada penjelasan juga terkait jangka waktu berdirinya PT di lokasi tersebut. Semua harus dijelaskan secara detail termasuk lokasi cabang dari PT bila ada.
Tujuan dan Kegiatan Usaha
Pada akta pendirian, notaris juga perlu menuliskan tujuan usaha tersebut didirikan di Indonesia. Lalu hal penting lainnya juga perlu penjelasan terkait kegiatan usaha yang dilakukan.
Untuk kegiatan usaha perlu penjelasan secara detail terkait usaha yang dijalankan. Demi memudahkan, kegiatan usaha ini ada kode tersendiri dan berikut penjelasan tabelnya:
| Kode | Kegiatan usaha | Rincian |
| 42111 | Konstruksi Jalan Raya | Cakupan usahanya terkait pembangunan, pemeliharaan, jalan termasuk jalan tol |
| 43304 | Dekorasi Interior | Pengerjaan interior pada gedung atau rumah |
| 43305 | Dekorasi Eksterior | Dekorasi eksterior meliputi pembangunan gedung, tempat tinggal atau non konstruksi taman |
| 43905 | Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator | Penyewaan alat atau mesin konstruksi lengkap dengan operatornya |
| 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya | Proses perdagangan roti atau kuenya dilakukan di dalam bangunan. |
| 47243 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah | Cakupan usahanya berupa eceran kopi atau sejenisnya di dalam bangunan |
| 47411 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | Macam-macam komputer dan aksesorisnya |
| 47415 | Perdagangan Eceran Mesin Kantor | Memperdagangkan seluruh usaha eceran kantor kecuali komputer |
| 47528 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | Pedangan eceran material bangunan seperti paku, cat, pasir, semen dan yang lainnya. |
Modal
Lalu dalam pendirian saham juga perlu menuliskan modal dasar dari usaha yang dibangun. Dalam keterangannya, pemilik perlu menyetorkan setidaknya 50% dana sebagai bentuk kepemilikan. Untuk modal dasar dalam pendiriannya setidaknya ada dana Rp. 1,2 miliar dan separuhnya disetor oleh pemilik
Selebihnya dibuat dalam bentuk saham dan dijual ke publik dengan harga per lembar. Lalu dalam aturannya, para pemegang saham punya hak untuk mendapatkan bagian setelah jangka waktu 14 hari setelah pembelian.
Pencatatan Pemegang Saham
Bila saham sudah dikeluarkan ke publik maka harus ada pencatatan secara terperinci sebagai berikut:
- Nama dan alamat pemegang saham; ————
- Nomor surat saham; ————————-
- Nilai nominal saham; ———————–
- Tanggal pengeluaran surat saham. ———–
- Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya ——————————–
- Nama dan alamat pemegang saham; ————
- Nomor surat kolektif saham; —————-
- Nomor surat saham dan jumlah saham; ——–
- Nilai nominal saham; ———————–
- Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. —
Pemindahan Surat Saham
Pada akta pendirian ada juga pasal terkait pemindahan surat saham oleh pemilik. Hal ini terjadi bila surat saham yang dimiliki rusak dan perlu diganti dengan saham baru. Namun untuk saham yang rusak akan dimusnahkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Lalu pemindahan saham tersebut biayanya ditanggung oleh pemilik. Selain itu pemilik saham juga perlu memberikan jaminan bahwa surat saham itu benar-benar rusak.
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
Dalam akta pendirian, RUPS juga wajib dicantumkan dan penjelasannya harus detail. Umumnya dalam pasal RUPS menjelaskan tentang laporan keuangan dan laba yang akan diberikan.
Bentuk laporan keuangannya per tahun dan dijelaskan juga terkait anggaran dasar dari usaha. RUPS perlu dijelaskan secara detail agar tidak ada kesalahpahaman antara pemilik perusahaan dan pemegang saham mayoritas.
Tempat dan Pemanggilan RUPS
Sebagai pemegang saham dalam jumlah banyak maka mereka berhak ikut dalam RUPS. Di rapat tersebut dijelaskan terkait berbagai hal mulai dari tempat hingga waktu pelaksanaan.
Umumnya para pemegang saham akan dipanggil sekurang-kurangnya 14 hari sebelum rapat itu dimulai. Dalam catatannya pemanggilan ditandatangani oleh direktur dan staf terkait di perusahaan. Bila direktur tidak bisa hadir maka yang bertanda tangan di pemanggilan tersebut adalah komisaris utama.
Penentuan Direksi
Direksi pada akta pendirian ada di pasal 11 dan perlu dijelaskan jumlah direksi pada PT tersebut. Bila jumlah direktur lebih dari satu maka salah satu diantaranya bisa diangkat sebagai direktur utama.
Penentuan dari direksi ini ditentukan dalam direksi RUPS dengan masa jabatan 5 tahun ke depan. Namun bila ada kesalahan maka bisa diberhentikan dalam kurun waktu tertentu.
Bila lowongan direksi kosong karena suatu maka jabatannya diganti oleh dewan komisaris. Semua itu harus dijelaskan secara detail agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan tetap berjalan.
Wewenang dan Tugas Direksi
Pada pasal berikut, akta pendirian PT menjelaskan terkait tugas dan wewenang direksi. Dalam penjelasan itu tertulis jika direksi punya untuk bertindak dan itu sudah mewakili PT tempatnya bekerja.
Dalam wewenang tersebut, direksi bisa menjual 50% harta bergerak yang ada di perusahaan. Namun itu semua juga atas izin dari Komisaris Utama yang di Perseroan Terbatas itu.
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
Seperti halnya direksi, Dewan Komisaris jumlahnya boleh lebih daris atu dan salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama. Dalam ketentuannya, Dewan Komisaris harus WNI dengan masa jabatan 5 tahun ke depan.
Tugas dari Komisaris adalah mengecek pembukuan baik berupa surat atau berkas yang lainnya. Ketika ada suatu hal tertentu maka direksi harus menjelaskan sedetail mungkin kepada Dewan Komisaris ketika ditanyakan.
Selain bagian yang tertulis juga dijelaskan terkait rencana bulanan dan tahunan dari perusahaan tersebut. Lalu pada bagian akhir dijelaskan juga penutup dari akta pendirian PT
Kamu bisa menjadikan contoh akta pendirian PT notarial di atas sebagai gambaran ketika menulis aktanya. Secara umum, isi dari akta ini harus detail mulai dari kapan PT didirikan hingga apa saja wewenang dari komisaris.
Bahkan di dalamnya juga perlu penjelasan terkait hak dan tugas dari RUPS di perusahaan. Dengan penjelasan seperti itu maka akta itu bisa berperan sebagai bukti ketika ada tuntutan dari pihak-pihak lain ke perusahaan.
